Bogor (06/11/24) – Benih bersertifikat adalah pilar penting dalam dunia pertanian. Kualitas benih yang baik menentukan kesuksesan panen dan produktivitas lahan. Namun, proses distribusi benih bersertifikat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar. Saat benih berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain sering kali kualitasnya menurun akibat suhu yang ekstrem, kelembaban tinggi karena kondisi penyimpanan yang kurang memadai. Masalah ini menjadi topik utama dalam diskusi Tim Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMBTPH) pada Rabu (06/11/2024) dengan pakar benih dari Institut Pertanian Bogor, Rahmad Suhartanto.
Dalam diskusi, Tim Balai Besar PPMBTPH mengemukakan gagasannya untuk memperkuat metode uji vigor sebagai alat deteksi dini terhadap penurunan mutu benih akibat distribusi. Gagasan ini muncul karena distribusi benih antar provinsi, contohnya program bantuan benih pemerintah, memerlukan waktu yang panjang dan berisiko menurunkan daya vigor benih hingga 5% dalam waktu 15 hari pada jarak tempuh sekitar 3.272 km. Ketidakstabilan mutu benih ini dapat berdampak langsung pada keberhasilan panen di lapangan, terutama jika benih memiliki daya vigor yang rendah. Uji vigor dianggap lebih sensitif daripada uji daya berkecambah karena dapat memberikan hasil yang lebih cepat dengan mengetahui potensi penurunan kualitas benih selama proses distribusi.
Benih yang dikirim antar provinsi sering mengalami penurunan daya vigor hingga 5% dalam waktu 15 hari akibat suhu tinggi, kelembaban udara, dan getaran selama perjalanan. Berdasarkan hasil kajian Balai Besar PPMBTPH tahun 2022 menunjukkan bahwa perjalanan sejauh ± 3.272 km dapat sangat mempengaruhi mutu benih. Setibanya di lokasi tujuan, benih harus melalui uji daya berkecambah di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) yang membutuhkan waktu hingga 14 hari. Proses ini mengakibatkan keterlambatan distribusi kepada petani serta penambahan biaya penyimpanan bagi produsen.
Disamping itu, beberapa BPSB menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas, seperti keterbatasan fasilitas pengujian dan analis yang terlatih sehingga berdampak pada ketepatan dan akurasi hasil pengujian. Perbedaan hasil pengujian antara lokasi asal dan tujuan juga menjadi tantangan, terutama karena pengaruh cuaca selama proses distribusi.
Saat ini, pengujian yang dilakukan lebih fokus pada daya berkecambah dan kemurnian fisik benih. Sementara uji vigor sebagai parameter utama masih terbatas penerapannya, meskipun uji vigor terbukti lebih cepat dan sensitif dalam mendeteksi penurunan mutu benih, metode ini belum diterapkan secara luas di BPSB.
Berkaitan dengan topik tersebut, Rahmad Suhartanto memberikan beberapa panduan dan rekomendasi penting yang perlu diperhatikan diantaranya :
Standar vigor minimal 90% sebelum distribusi: agar mutu benih padi yang didistribusikan tetap optimal, vigor awal harus memiliki nilai minimal 90%. Hal ini untuk mencegah penurunan vigor hingga di bawah 80%, yang merupakan batas standar teknis untuk benih padi di Indonesia.
Penggunaan alat uji vigor standar dengan batas DHL: Suhartanto menyarankan agar pemerintah menyediakan alat uji DHL yang seragam, baik dari segi merek maupun umur alat, disertai dengan SOP dan kalibrasi yang jelas. Dengan pengukuran yang seragam, batas maksimum DHL yang diperoleh dari data pengujian adalah 25 µS.cm-1.g-1 untuk menjaga konsistensi dalam pengujian.
Pemantauan kelembaban relatif (RH) selama distribusi: mutu benih sangat dipengaruhi oleh kelembaban udara selama transportasi. Oleh karena itu, pemantauan kelembaban relatif (RH) sangat penting untuk menjaga kadar air benih. Meskipun jarak antara Jawa Barat dan Banten relatif dekat, perbedaan kondisi klimatologi dapat memengaruhi mutu benih. Oleh karena itu, perubahan RH selama pengiriman perlu dicatat dan dipantau.
Korelasi uji vigor dan daya berkecambah: untuk memastikan akurasi uji vigor sebagai metode utama, korelasi antara DHL dan daya berkecambah (DB) perlu dilakukan. Pengujian korelasi ini harus dilakukan dengan dan tanpa perlakuan, dengan hasil yang mendekati nilai 0,8 hingga 0,9, yang menunjukkan bahwa uji DHL berpotensi menjadi metode uji vigor yang dapat diandalkan dalam mendeteksi mutu benih selama distribusi.
Tindak lanjut dari diskusi tersebut disepakati perlunya kebijakan dalam menjaga kualitas benih padi, di antaranya:
Penetapan standar vigor minimal sebelum pendistribusian benih.
Penentuan masa simpan optimal untuk benih bantuan agar kualitas tetap terjaga saat sampai ke petani.
Penerapan metode uji vigor yang lebih luas dan menetapkannya sebagai standar.
Diharapkan dengan penerapan beberapa kebijakan ini, proses pengujian mutu benih di BPSB akan menjadi lebih efisien, akurat, dan efektif. Hal ini dapat mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam menjaga pangan melalui penyediaan benih berkualitas tinggi bagi petani di Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu dan hasil pertanian secara berkelanjutan. Mutu benih yang terjaga sangat berpengaruh dalam menciptakan hasil panen yang melimpah. Dengan rekomendasi kebijakan yang disusun dalam diskusi ini, diharapkan Balai Besar PPMBTPH dapat mengambil langkah strategis dalam meningkatkan mutu benih padi di Indonesia.
Editor : Siti Nurhaeni Admin: S Alam